29/10/15

22/10/15

Medan Perdamaian: Organisasi Sosial Pertama di Indonesia (bukan Boedi Oetomo)



Organisasi sosial pribumi pertama di Indonesia, bukanlah ‘Boedi Oetomo’ (yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta). Dan juga bukan Perhimpoenan Hindia, ‘Indische Vereeniging’ (yang didirikan tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden). Organisasi sosial pribumi pertama di Indonesia justru adalah ‘Medan Perdamaian’. Organisasi Medan Perdamaian yang bersifat nasional ini didirikan bahkan jauh sebelum adanya Boedi Oetomo yang bersifat kedaerahan (Jawa).

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 20-02-1900
Organisasi sosial Medan Perdamaian didirikan di Padang pada tahun 1900 (lihat Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 20-02-1900). Penggagas organisasi sosial Medan Perdamaian dan ketuanya yang pertama adalah Dja Endar Moeda (lihat De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 21-08-1902). Dja Endar Moeda adalah editor surat kabar pribumi pertama di Indonesia (1897) di koran Pertja Barat yang terbit di Padang. Organisasi multi etnik ini di Padang kemudian diteruskan oleh Muhamad Safei dan masih eksis di Padang pada tahun 1912 (lihat De Sumatra post, 26-04-1912).

Pada tahun 1907 Medan Perdamaian juga didirikan di Medan dan Fort de Kock. Organisasi cabang Medan Perdamaian di Medan ini membentuk klub sepakbola bernama Medan Perdamaian yang ikut berkompetisi tahun 1908 di Medan. Medan Perdamaian juga didirikan di Palembang (lihat De Indische courant, 25-09-1922) dan juga eksis di Batavia. Organisasi sosial Medan Perdamaian Batavia ini dipimpin oleh Mohamad Sjafe'i dengan wakil Tjik Nang (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 10-07-1926).

09/10/15

Sejarah Kota Medan (6): Anak-Anak Padang Sidempuan 100 Persen Republik dan Peran Mereka dalam Indonesia Merdeka




Djabangoen (1931)
Orang Padang Sidempuan di Kota Medan, sesungguhnya sudah sejak lama ada. Bahkan orang-orang Padang Sidempuan sudah ada sejak didirikannya Deli Maatschappij (1869). Pionir perusahaan tembakau inilah yang menjadi pemicu munculnya kota Medan. Ini berawal dari pusat aktivitas Deli Mij, yang berada persis di tengah area kampung Medan Poetri, ciri perkampungan sebagai awal lambat laun berubah menjadi ciri perkotaan (urban) yang pada berikutnya muncul sebuah kota (town). Nama asal Medan Poetri lambat laun lebih populer disebut Medan (menjadi suatu nomenklatur).

‘Kota’ Medan pada awalnya adalah sebuah tempat dengan ciri perkotaan (town) yang terdiri dari sejumlah fasilitas dari perusahaan perkebunan tembakau Deli Maatschappij. Fasilitas tersebut terdiri dari beberapa bangunan kantor Administratur, bangunan untuk fasilitas kesehatan (rumahsakit dengan seorang dokter bangsa Belanda), bangunan untuk fasilitas pendidikan bagi anak-anak para kuli (sekolah dengan guru-guru yang didatangkan dari Mandheling en Ankola), bangunan untuk berbagai outlet kebutuhan sehari-hari, bangunan gudang dan bangunan pengolahan tembakau, bangunan mes untuk tamu dan bedeng-bedeng yang diperuntukkan untuk para kuli (dan keluarganya).

Ketika Medan, sebuah kampung; Padang Sidempuan, sebuah kota
Jalan setapak yang menghubungkan kota Laboehan Deli dengan kampung Medan Poetri lambat laun semakin diperlebar sehubungan dengan semakin tingginya intensitas pemanfaatan jalan darat untuk menggantikan jalan sungai yang tidak praktis lagi. Jalan ini semakin ramai, dan kota Medan ‘ala’ Deli Mij ini juga dijadikan para planter lain (tetangga Deli Mij) sebagai tempat persinggahan (beristirahat atau bermalam) dari dan ke area kebun masing-masing. ‘Kota’ Deli Mij ini menjadi sangat penting ketika terjadi pemberontakan kuli di perkebunan Soengai Pertjoet (empat jam perjalanan dari kota Medan yang mana pos militer yang awalnya berada di kota Laboehan Deli dipindahkan ke kota Medan agar lebih dekat dengan TKP. ‘Kota’ Medan lalu menjadi satu-satunya wilayah paling aman di Deli, lebih-lebih satu detasemen militer yang didatangkan untuk mengatasi pemberontakan tidak kembali tetapi justru menetap dan awal dibangunnya garnisun militer di Medan. Lalu kemudian menyusul ditempatkannya seorang controleur (sipil) di kota Medan (1875). Tidak lama kemudian, setelah adanya pemerintahan sipil di kota Medan (yakni setingkat controleur) segera pula menyusul dibangun kantor pos dan Hotel Deli di Laboehan Deli membangun hotel (cabang) di kota Medan. Sejak itu, kota Medan tumbuh kembang bagaikan deret ukur. Pertumbuhan kota menjadi lebih masif, karena kampung-kampung (komunitas) Tionghoa di sepanjang jalan poros antarakota  Laboehan Deli dan kota Medan melakukan migrasi (urbanisasi) ke kota Medan yang disusul kemudian urbanisasi orang-orang Melayu, Batak dan Atjeh yang sudah lama ada di kota Laboehan Deli dan orang-orang Batak yang dari dataran tinggi (pedalaman). Itu semua terjadi begitu cepat. Dan percepatan itu semakin kencang dengan pindahnya ibukota Asisten Residen Deli dari kota Laboehan Deli ke kota Medan (1879) dan Deli Mij mandapat konsesi untuk membangun dan mengoperasikan kereta api di Medan dan sekitarnya (1881).

Pada tahun 1880 titik nol kota Medan ditetapkan dengan membangunan esplanade (aloon-aloon kota) yang dimasa kini disebut Lapangan Merdeka. Dari pusat kota ini (esplanade) lanskap kota mulai diatur sedemikian rupa kota Medan (ala Deli Mij) menjadi Kota Medan (planologi ala pemerintah kolonial). Ketika ibukota Residentie Sumatra’s Oostkust pindah dari Tebing Tinggi di Bengkalis ke Medan di Deli tahun 1887, kebutuhan aparatur pemerintah menjadi membengkak. Untungnya, Kota Medan secara fisik sudah sangat siap. Berbagai fasilitas pemerintah diperbanyak, jalan dan jembatan semakin ditingkatkan kualitasnya. Aparatur pemerintah juga seakan ‘bedol desa’ dari Tebing Tinggi, Bengkalis ke Medan, Deli. Para pegawai pemerintah yang ada di Bengkalis yang selama ini banyak didatangkan dari Sumatra’s Westkust (Padangsche dan Tapanoeli) juga turut migrasi ke Medan. Jumlah para pegawai Residen ini semakin banyak, meski tidak semua pegawai di Bengkalis ikut pindah tetapi sejumlah pegawai berpengalaman (pejabat) didatangkan langsung dari Sumatra’s Westkust khususnya dari Residentie Tapanoeli.

05/10/15

Sejarah Kota Medan (5): Anak-Anak Padang Sidempuan Berpartisipasi Aktif Membangun Kota Medan



Abdul Hakim Harahap, Gubernur Sumatra Utara 1952-1954
Pada tahun 1918 Kota Medan resmi secara penuh menjadi kotamadya (gemeente). Sebelumnya (bersifat administratif sejak 1909), kota dipimpin langsung oleh Asisten Residen Deli (semacam bupati). Kini, Kota Medan secara defacto dipinpin khusus oleh seorang walikota. Yang menjadi walikota pertama adalah Baron Daniel Mackay. Pada fase kotamadya ini, untuk pertama kali pula pribumi terwakili di dewan kota (gemeeteraad). melalui proses pemilihan. Untuk wakil Eropa/Belanda dipilih oleh semua penduduk Eropa/Belanda dewasa, tetapi untuk wakil pribumi dipilih oleh perwakilan (penduduk pribumi berdasarkan tingkat pendapatan tertentu). Para pemilihAnggota dewan kota pribumi pertama yang terpilih adalah Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng. Anak Padang Sidempuan ini bahu membahu dengan Mackay membangun kota. Peran penting, Radja Goenoeng, mantan guru, sebagai anggota dewan yang juga merangkap penilik sekolah itu adalah mereorganisasi sistem pendidikan. Peran penting lainnya, pada tahun 1928 dipercaya sebagai ketua tatakelola administrasi pemerintahan kota. Dua bidang penting yang diperlukan Kota Medan saat itu.

Atas prestasi dan pengabdian kelahiran Hutarimbaru, Padang Sidempuan  ini di bidang pendidikan (guru, eksekutif maupun legislatif) Residen Bouman atas nama Gubernur dan atas nama Gubernur Jenderal diberikan bintang de Groote Zilveren Ster van Trouw en Verdienste, 1928. Suatu tingkat pencapaian yang tinggi bagi seorang pribumi. Pada tahun 1927, Baginda Aloan Soripada yang berdinas terakhir di Medan dan 1927 mendapat bintang emas untuk loyalitas dan jasa diberikan kepadanya sebagai demang di Sibolga.

Pada tahun 1918 ditempatkan seorang hakim muda di kantor Landraad Medan, bernama Alinoedin Siregar. Tugas-tugas utamanya adalah untuk menangani semakin banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi dan tingkat kriminal. Alinoedin adalah alumni pertama sekolah hukum (Rechts School) di Batavia. Di sekolah hukum ini, Alinoedin adalah anggota tim catur kampusnya. Setelah beberapa tahun, anak kelahiran Batangtoru ini yang terbilang cerdas dan karena prestasinya di Medan, Alinoedin diberi kesempatan untuk melanjutkan studi hukum ke Negeri Belanda.

Alinoedin Siregar gelar Radja Enda Boemi berangkat studi ke negeri Belanda dan belajar hukum di Universiteit Leiden. Pada tahun 1925, Radja Enda Baomi meraih gelar doktor (PhD) dengan desertasi berjudul ‘Het grondenrecht in de Bataklanden: Tapanoeli, Simeloengoen en het Karoland' (hukum tanah). Radja Enda Boemi adalah ahli hukum pribumi pertama orang Batak, satu dari dua di Sumatra dan satu dari delapan di Nederlansch Indie. Radja Enda Boemi adalah pribumi keempat bergelar doktor dan pribumi kedua bergelar doktor di bidang hukum di Nederlandsch Indie. Setelah pulang ke tanah air, Radja Enda Boemi diangkat sebagai ketua pengadilan di Semarang, lalu di Surabaya dan kemudian di Buitenzorg (1930).